PENOLAKAN TPST BOJONG BERLANJUT

Sejumlah LSM dan Badan Eksekutif Mahasiswa Konsolidasi

BOGOR, (GALAMEDIA, 27 JULI 2005).-
Penolakan terhadap rencana uji coba Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bojong, Klapanunggal yang direncanakan Rabu (27/7) besok terus berlanjut. Bahkan, Senin (25/7) sejumlah warga Desa Bojong didampingi beberapa koordinator lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kalangan intelektual dari perguruan tinggi negeri ternama berkumpul di Kp. Rawajeler, Desa Bojong, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor untuk melakukan konsolidasi penolakan.

Hasil pemantauan di lapangan, LSM yang tampak hadir di antaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan (FKMPL) Bogor, Komisi Anti-Kekerasan (Kontras), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

"Ada beberapa pertimbangan mengapa kami ikut menolak TPST Bojong untuk dioperasikan. Di antaranya pengelola TPST sudah melakukan kebohongan publik, memanipulasi areal TPST, dan menggunakan gaya-gaya premanisme untuk memuluskan rencananya," beber Indra Kusumah, Presiden BEM Unpad Bandung.

Menurut Indra, tak ada secuil alasan pun yang bisa dijadikan sebagai dasar TPST diujicobakan, apalagi dioperasikan. Sebab, berbagai institusi pemerintah, seperti Departeman Lingkungan Hidup, DPR-RI, DRPD Jabar, dan DPRD Kab. Bogor telah menyatakan bahwa TPST Bojong menyalahi aturan sehingga tidak layak dioperasikan.

"Saya sudah melihat sendiri lokasi TPST. Tepat di belakang TPST ada alur sungai yang bisa tercemar kalau sampai TPST dioperasikan. Selain itu, kapasatias jalan menuju TPST sangat tidak memadai dilalui kendaraan-kendaraan besar," sambungnya.

Ia menilai, Pemkab Bogor dan pihak-pihak terkait lainnya terindikasi memaksakan kehendak dengan merestui uji coba TPST yang rencananya dilakukan Rabu (27/7). Oleh sebab itu, ia tetap akan menyuarakan penolakan terhadap TPST.

Apalagi terbetik kabar uji coba akan disaksikan oleh konsorsium perguruan tinggi yang terdiri dari UI, Unpad, IPB, dan ITB. Ia mencurigai kehadirian kalangan intelektual tersebut sebagai upaya melegalkan TPST dioperasikan. "Kami belum memercayai sepenuhnya informasi tersebut. Kami akan cek hal itu ke kampus," ujarnya.

Sementara itu, menurut koordinator FK-MPI, Ustaz Mizhar yang juga tokoh masyarakat Desa Bojong, warga tujuh desa di sekitar lokasi TPST, yakni Desa Bojong, Cipeucang, Sukamaju, Situsari, Singasari, Mampir, dan Desa Cikahuripan tetap menolak TPST dioperasikan.

Bahkan, mereka menyatakan kesiapannya mengawal proses hukum terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam proyek TPST. "Kalaupun ada negoisasi, kami hanya akan lakukan dalam konteks menutup dengan baik dan benar TPST Bojong," tegasnya. (B.65)**