Awas G 30 S BBM

(Berita Harian Rakyat Merdeka, 27 Sep 2005 22:47 WIB | Oleh : IP/ZIK)

REAKSI masyarakat atas rencana kenaikan har­ga BBM per 1 Oktober terus bermunculan. Ke­­marin, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia berjanji akan menge­rah­kan ribuan massanya untuk berdemo di depan Is­tana, pada akhir bulan ini. Karena itu, mereka me­­nyebut aksi tersebut G30S-BBM alias Ge­ra­kan 30 September menolak BBM.

‘’Insya Allah, tanggal 30 September teman-te­man BEM seluruh Indonbesia berkumpul di Ja­karta. Kami jelas dan tegas menolak ke­naik­an harga BBM. Aksi ini, kami namakan G30S-BBM,’’ tegas Ketua BEM Azman Muamar usai bertemu Fraksi Demokrat di DPR, ke­m­a­rin.

Ada tiga tuntutan, kata Azman, yang akan di­lon­tarkan dalam demo tersebut. Antara lain, me­nolak BBM, reshuffle menteri dan proses hu­kum terhadap maling-maling BBM. ‘’Ka­rena, maling BBM itu jahatnya melebihi ko­rup­tor. Harus dihukum seberat-beratnya. Per­ta­nyannya, kemampuan SBY mengerahkan anak buahnya untuk membongkar tuntas kasus BBM masih meragukan,’’ tukasnya.

Tak kalah pedasnya, Presiden BEM Uni­ver­sitas Padjajaran Indra Kusumah menyebut, pe­me­rintah SBY-JK bisanya memeras keringat rakyat. ‘’Kalau masa Orba, muncul is­tilah orang kaya baru atau OKB, di era SBY malah sebaliknya. Bakalan lahir OMB atau orang miskin baru. Ini kan me­nyedihkan sekali,’’ ucapnya.

Dalam pertemuan dengan beberapa po­litisi asal Partai Demokrat di DPR, In­dra mempertanyakan tingginya har­ga BBM Indonesia, dibandingkan ne­ga­ra seperti Saudi Arabia, Brunei Da­rus­salam dan Venezuela. ‘’Belum di­naik­kan saja, harga BBM Indonesia, ter­masuk tinggi. Bagaimana kalau di­naikkan lagi. Pertanyaannya, kenapa ne­gara lain, bisa jual BBM dengan har­ga rendah,’’ tendasnya.

­Disinyalir, tingginya harga BBM In­do­ne­sia dipicu oleh pemborosan yang ma­sih terjadi di Pertamina. Untuk itu­lah, kalangan mahasiswa yang ter­ga­bung dalam BEM, mendesak agar audit Pertamina, segera dilakukan. ‘’Sa­ya heran, kenapa pemerintah se­akan mau sederhanakan masalah BBM deng­an memberi dana kompensasi 100 ri­bu. Ingat, akibat kenaikan BBM, me­reka harus menambah dana ekstra di atas’Rp 100 ribu. Ini kan pemerasan,’’ tan­dasnya.

Menjawab berbagai kritikan ini, Se­kretaris F-PD Sutan Bhatoegana hanya mengatakan bahwa kenaikan BBM tetap akan memberikan dampak positif bagi ekonomi. Apalagi, bila diimbangi dengan energi alternatif.

Dikatakan anggota Komisi VII itu, pola subsidi BBM yang dikembangkan se­jak pemerintahan masa lalu, terbukti tidak efektif dan selalu menimbulkan ke­bocoran. Misalnya, akibat disparitas (perbedaan harga) BBM membuat pe­nye­le­wengan makin marak. ‘’Selama ini, sistem subsidi kan nggak sehat. Ba­nyak bocor dan salah sasaran. Saya ki­ra, kita harus arif dan bijaksana dalam me­nilai rencana kenaikan BBM,’’ ung­kapnya.

Sementara Polda Metro Jaya akan me­ngerahkan se­kitar 17 ribu per­so­nilnya untuk meng­antisipasi terjadinya aksi unjuk rasa menjelang dan sesudah kenaikan BBM. “Berdasarkan pengka­ji­an, daerah yang akan menjadi sasaran un­juk rasa ada­lah Kantor Pusat Per­ta­mina, Ge­dung DPR/MPR, Istana Ne­gara, dan Kan­tor Menteri Pere­ko­no­mian,” kata ju­ru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Be­sar, I Ketut Untung Yoga Ana. R

http://rakyatmerdeka.co.id/?pilih=lihat&id=2345

'Waktu Kenaikan Harga BBM Belum Ditentukan'

(Republika-17 September 2005)

Mahasiswa terus berunjuk rasa menolak kenaikan.

JAKARTA -- Presiden belum memutuskan waktu kenaikan harga BBM kendati sudah diumumkan bakal dilakukan awal Oktober 2005. Pemerintah pun masih belum memutuskan besaran kenaikannya. Alasannya, masih terus dikaji dan menunggu realisasi penyaluran dana kompensasi kenaikan harga BBM pada 1 Maret 2005 lalu.

Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan waktu dan besaran kenaikan harga BBM yang muncul di media massa belakangan ini baru sebatas wacana. ''Keputusan mengenai itu [kenaikan] belum diambil, tapi nanti pada akhirnya Presiden akan putuskan dalam rapat kabinet,'' kata Yusril di kantornya, Jakarta, Jumat (16/9).

Yusril berjanji akan terus menyampaikan perkembangan rencana kenaikan harga komoditas yang sangat sensitif bagi rakyat ini, lantaran memang tak bisa dibendung lagi. Kata dia, pemerintah tak bisa lagi pertahankan harga BBM seperti sekarang ini, mengingat harga minyak mentah dunia sudah di atas 60 dolar AS per barel. Awal pekan ini, Wapres Jusuf Kalla mengatakan kenaikan harga BBM akan dilakukan pada awal Oktober ini. Sementara Presiden mengaku sudah mengetahui perihal rencana waktu kenaikan itu.

Mengenai besarannya, Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sri Mulyani, menjelaskan minimum 50 persen demi menekan defisit anggaran pada APBN di bawah satu persen. Ada dua opsi besaran subsidi BBM yang ditawarkan, yakni Rp 89,2 triliun dan Rp 113,7 triliun. Jika pemerintah memilih opsi pertama, kenaikan minimalnya mesti 50 persen. Sejauh ini, Yusril menegaskan kebijakan Presiden masih tak berubah. Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM tetap akan dilakukan awal bulan depan setelah penyaluran kompensasi BBM tuntas diberikan. Sedangkan pengertian waktu yang dimaksudkan Presiden terkait dengan tanggal pasti kenaikan itu resmi diumumkan dan diberlakukan.

Kemarin, Kalla kembali menegaskan kenaikan minimal harga BBM tetap 50 persen. ''Tapi, bisa jadi 70 atau 80 persen,'' tegasnya di Denpasar, Bali. Pada sisi lain, Kalla menyebutkan pemerintah menyiapkan dana kompensasi Rp 100 ribu per kepala keluarga. Ketua DPR, Agung Laksano, menyarankan kenaikan kembali harga BBM dilakukan setelah Lebaran, November 2005, bukan Oktober 2005. ''Secara pribadi, lebih baik menunggu habis Lebaran,'' kata Agung yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Ia mengingatkan penentuan waktu kenaikannya perlu juga melihat ketahanan kondisi keuangan negara untuk tetap memberikan subsidi BBM.

Aksi demonstrasi mahasiswa menolak rencana kenaikan harga BBM terus berlangsung. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bandung Raya melakukan aksi unjuk rasa dengan menyegel pompa bensin Cikapayang, di Jl Ir H Juanda, Bandung, kemarin. Dalam aksi itu, berbagai elemen mahasiswa yang terdiri dari BEM Unpad, KM ITB, BEM UPI, dan BEM STT Tekstil, menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM. Selain itu, mereka menuntut kasus korupsi di Pertamina segera diaudit dan tim ekonomi yang dikomandani Aburizal Bakrie segera diganti.

Di Jakarta, belasan mahasiswa juga berdemonstrasi di depan Istana Negara menolak kenaikan itu. Aksi serupa juga terus bergulir sejak dua pekan ini di berbagai kota besar seperti di Medan, Makassar, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Jakarta.

( djo/ant )