SBY Minta Koperasi Bebas dari Korupsi

BANDUNG, (Berita Pencegatan SBY di Pikiran Rakyat edisi 13 Juli 2005).-
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan koperasi jangan lagi menjadi lahan untuk melakukan praktik korupsi atau sekadar menampung utang yang tak mampu dibayar. Kinilah saatnya mereka yang bergiat dalam aktivitas koperasi bersama pemerintah bahu-membahu membangun koperasi yang sehat, terbuka, dan mandiri.

Demikian disampaikan Presiden pada sambutan memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-58 di Gedung Sate Bandung, Selasa (12/7). Pada kegiatan itu, presiden didampingi Ny. Ani Yudhoyono serta beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Hadir pula Gubernur Jabar Danny Setiawan, Ketua DPRD Jabar H.A.M Ruslan, Wagub Nu'man Abdul Hakim, dan unsur Muspida Jabar lainnya.

Dalam kesempatan Harkopnas itu, dilakukan penyerahan kredit sebesar Rp 443 miliar bagi 49 koperasi dan 6.960 usaha kecil dan menengah (UKM). Presiden pada kesempatan itu juga memberikan sejumlah penghargaan, yaitu 17 Satya Lencana Pembangunan dan Wirakarya, 56 Satya Lencana Bakti Koperasi, 75 penghargaan untuk koperasi berprestasi, dan 17 penghargaan bagi pemenang lomba karya tulis koperasi.

Usai menghadiri Peringatan Hari Koperasi, Presiden Yudhoyono juga meresmikan beroperasinya jalan layang Pasteur-Surapati dan Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) Tahap II.

Menurut presiden, dalam aktivitas meningkatkan peran dan kinerja koperasi saat ini, ia melihat perkembangan yang baik di seluruh koperasi di Indonesia. "Bahwa praktik-praktik (korupsi dan menumpuk utang yang tidak mampu dibayar dalam koperasi-red.) seperti itu semakin tidak ada. Kita menyongsong dan berharap koperasi yang tumbuh dengan baik dan secara adil yang semuanya dikontribusikan untuk anggota khususnya dan rakyat kita pada umumnya," tuturnya.

Ditegaskan, sekarang inilah saatnya para penggiat koperasi bersama-sama pemerintah membangun koperasi sebagai lembaga usaha yang sehat terbuka dan mandiri. Sehat artinya terhindar dari segala bentuk penyimpangan, terbuka artinya manajemen koperasi tidak boleh ditutup-tutupi sesuai dengan semangat koperasi itu sendiri yang tengah biasa terbuka untuk diketahui oleh anggotanya. "Dan, mandiri artinya koperasi bekerja secara independen bebas dari segala intervensi dan terkendali dari pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan koperasi itu sendiri," tegas Yudhoyono.

Profesional

Pada kaitan ini, ia berharap kope­rasi semakin dikelola dengan manajemen dan prinsip-prinsip profesionalitas. "Jangan berharap koperasi-koperasi yang dikelola secara sambil lalu dapat berhasil dan maju. Sebab, pengelolaan semacam itu sangat jauh dari semangat etos kerja yang tinggi."

Pengelolaan koperasi secara sambil lalu, menyebabkan koperasi tidak mampu bertahan hidup apalagi berkembang. "Pengelola koperasi yang secara sambil lalu itu umumnya tidak memiliki sifat amanah yang tinggi, dan acapkali terjadi pada masa lalu. Tapi, sekarang sudah banyak yang berubah ke arah yang lebih baik," ujarnya.

Presiden mengingatkan untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum koperasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mengingat banyaknya kemudahan dan fasilitas yang diberikan kepada badan usaha koperasi. "Kita harus mengelolanya sekali lagi secara sungguh-sungguh, secara sehat, secara terbuka, dan akuntabel. Sebagai komitmen dalam memberdayakan koperasi, kelompok usaha kecil dan menengah, sudah pula dilakukan perkuatan permodalan," katanya.

Ia memisalkan langkah yang dilakukan Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui koperasi simpan pinjam yang kini sedang digiatkan. "Koperasi simpan pinjam itu bisa mendukung dan memfasilitasi terwujudnya 70.000 unit koperasi berkualitas dan enam juta unit usaha baru di seluruh Indonesia. Kita berharap langkah-langkah ini benar-benar memberikan sumbangan penting bagi perkuatan ekonomi rakyat melalui koperasi dan UKM," tuturnya.

Presiden juga menyambut gembira adanya kesepakatan enam menteri negara, yaitu Departemen Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Negara Koperasi dan UKM, untuk melaksanakan program terpadu membangun ekonomi pedesaan, berbasis agrobisnis berkonseptual dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali mengatakan koperasi simpan pinjam (KSP) ternyata mampu membantu memberikan permodalan kepada KUKM di daerah pedesaan. Karena itu lembaga keuangan nonbank ini perlu digalakkan lagi.

Dikatakan, tidak semua koperasi simpan pinjam itu buruk. "Buktinya dari sekira 36.000 unit KSP yang ada tersebar di seluruh pelosok Indonesia, banyak juga yang ber­hasil dan maju. Bahkan, ada beberapa yang dapat dibanggakan karena mampu membantu memberikan pinjaman tanpa agunan," katanya.

Sikap BEM

Pengamanan pasukan pengaman presiden (paspamres) ternyata masih bisa diterobos barisan mahasiswa untuk bertemu langsung dan bahkan menyampaikan aspirasinya kepada presiden. Hal itu terjadi pada Selasa (12/7), ketika belasan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bandung Raya mampu menerobos barikade pengaman dan mencegat presiden, ketika ia bersama Ny. Ani Yudhoyono berjalan meninggalkan Lapangan Gasibu menuju Gedung Sate, usai meninjau Pekan Raya Koperasi (Cooperative Fair) 2005.

Dalam kawalan ketat paspamres serta aparat kepolisian yang menjadi pagar betis antara massa yang mencoba mendekati kepala negara dengan jalur yang hendak dilaluinya, tiba-tiba langkah Yudhoyono terhenti saat sekelompok mahasiswa berteriak "Interupsi, Interupsi Pak!"

Salah seorang di antara mahasiswa itu kemudian menyerahkan map berwarna hijau muda. "Isinya adalah surat terbuka kami BEM Mahasiswa kepada Bapak Presiden, mohon dikaji dengan cermat," ungkap sang mahasiswa yang belakangan diketahui bernama Indra Kusumah, Presiden BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

Presiden segera membuka map tersebut dan membaca selintas isi di dalamnya. "Oh, ya. Sebetulnya, apa yang mesti saya lakukan lebih dari ini? Baiklah ini saya bawa dan akan dikaji, terima kasih. Saya kagum pada Anda semua. Anda semua nanti yang kelak akan menggantikan saya. Terima kasih, selamat belajar, salam untuk semua," ungkap SBY, sambil menyerahkan map tersebut kepada ajudannya.

Seorang perwakilan BEM lainnya, Johan kemudian mengungkapkan tentang sudah ditandatanganinya Komitmen Jabar Bebas Judi 2005 oleh unsur Muspida Jabar, kecuali Kapolda Jabar. "Kami minta tindakan konkret pemberantasan perjudian," katanya.

Mendengar itu, SBY hanya tersenyum dan melanjutkan langkahnya menuju anak tangga ke pinggi Jalan Diponegoro. Di sana sudah menunggu mobil mini yang mengantarkannya bersama Ny. Ani Yudhoyono kembali ke Gedung Sate untuk bersantap siang. Barisan mahasiswa kemudian membubarkan diri dan berteriak sambil mengepalkan tangan ke atas. "Merdeka, Merdeka!" kata mereka.

Dalam salinan foto kopi surat terbuka kepada Presiden SBY terpapar aspirasi dan tuntutan para mahasiswa. "Surat ini adalah suara hati mahasiswa yang lahir dari tragedi kebangsaan paling memilukan dan memalukan dalam sejarah bangsa ini. Ini adalah teriakan jiwa menyaksikan bangsa yang besar ini sedang berada dalam titik nadir kekelaman sejarahnya. Reformasi mati suri!"

Dalam surat itu, BEM Bandung Raya mengindentifikasi empat persoalan pelik bangsa yang belum terselesaikan sampai sekarang, yakni korupsi dan lemahnya supremasi hukum, pendidikan, penyakit masyarakat seperti perjudian, pelacuran, pornografi dan narkoba, serta busung lapar.

BEM mendesak Presiden SBY melakukan empat hal yakni revolusi pemberantasan korupsi, revolusi pendidikan Indonesia, selesaikan masalah busung lapar secepatnya, dan berantas penyakit masyarakat.

Aksi unjuk rasa

Sementara itu di sekitar Gedung Sate, tiga elemen mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi demonstrasi dengan agenda yang berbeda. Sekira pukul 09.00 wib, puluhan anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang sebelumnya berkumpul di Pusdai, mengadakan orasi di depan Gedung RRI.

Dalam pernyataan sikapnya, KAMMI Daerah Bandung mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan semua kasus korupsi di Indonesia, menindak tegas para mafia BBM yang telah menyengsarakan rakyat, dan meminta pemerintah untuk segera membersihkan Pertamina dari para koruptor.

"Pemerintah harus segera menutup semua tempat hiburan malam yang menjadi sarang maksiat dan pemborosan energi. Kami juga mendesak pemerintah untuk membersihkan Indonesia dari praktik perjudian, pornoaksi, pornografi dan bentuk kemaksiatan lainnya," ujar Ketua KAMMI Daerah Bandung, Didi Rahmad Suhardi Nazar.

Selang beberapa waktu, sekira 30 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Unpas tiba di lokasi yang sama dari arah Jln. Citarum. Rombongan KAMMI kemudian memutar arah ke Jln. Suci untuk menuju Gedung Pusdiklat Pertamina di depan Monumen Perjuangan Jawa Barat untuk meneruskan aksinya.

Dalam aksinya, mahasiswa Unpas mendesak agar diperbolehkan memasuki Jln. Diponegoro. Namun, aksi tersebut dihadang aparat ke­polisian dan sempat terjadi ketegangan di antara kedua belah pihak.

Mahasiswa akhirnya memutuskan untuk melakukan aksi pembakaran ban bekas di pertigaan jalan tersebut. Aparat kepolisian berusaha memadamkan dan merebut ban tersebut sehingga sempat terjadi kejar-kejaran. Aksi tersebut berakhir setelah ban bekas masuk ke dalam parit.

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menuntut agar pemerintah segera mencabut Perpres No. 36/2005 karena dianggap dapat merampas hak rakyat dengan dalih untuk pelaksanaan pembangunan. "Perpres tersebut hanya dijadikan sebagai alat legitimasi bagi pemerintah untuk menindas rakyatnya demi keuntungan pemerintah berserta kaum kapitalis borjuis," seru mahasiswa.

Mereka juga menuntut agar pemerintah segera mengembalikan sepenuhnya hak-hak orang miskin yang digusur dan jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi mereka meminta pemerintahan SBY-JK untuk turun.

Sementara itu di sekitar Pusdai, aktivis GPI Jawa Barat, Gerakan Mahasiswa Pembebasan, Pemuda Persis Kota Bandung, Corps Mubaligh Bandung dan Majelis Mujahidin bergantian menggelar orasi. Mereka antara lain menyerukan agar pemerintah menolak segala bentuk intervensi asing dan konspirasi global tentang terorisme dan menghentikan penangkapan terhadap aktivis Islam.

Selain itu, pemerintah juga diminta segera menghapuskan Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) yang dapat meresahkan masyarakat dan hanya menjadi perpanjangan tangan pihak asing untuk meneror masyarakat dan mengintai gerakan dakwah Islam yang bermaksud menegakkan syariah Islam. "Kami juga menuntut dan menyerukan kepada pemerintah dan orasinya.(A-64/A-131)***