Jumat, 14-Oktober-2005, 23:45:03 WIB
Rakyat Merdeka. Penolakan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) kali ini disuarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui salah satu ketuanya, H. Amidhan disampaikan, secara prinsip, MUI menolak kenaikan BBM.
Bahkan, MUI menduga, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM karena dipengaruhi tekanan pihak asing. "Keputusan pemerintah tersebut kita tengarai ada kepentingan asing," kata Amidhan.
Dijelaskan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena naiknya harga minyak mentah dunia. Dan ini berdampak terhadap anggaran pemerintah. "Karena itu, tidak ada alasan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM, bila harga minyak dunia telah turun,” paparnya.
”Dan kami berharap, pemerintah tidak berpikir lagi untuk menaikkan kembali harga minyak,"ujar Amidhan lagi.
Penegasan MUI ini disampaikan dalam konferensi pers Taushiyah Ramadhan tentang empat masalah aktual kehidupan bangsa di kantor MUI Jakarta, Jumat (14/10).
Selain kenaikan harga BBM sangat memberatkan masyarakat dan dapat menimbulkan keresahan terutama di kalangan rakyat lapisan bawah, MUI juga menyinggung kasus Bom Bali, komunisme dan pornografi, pornoaksi, serta beberapa tayangan mistik di televisi.
"MUI menyayangkan bila pertimbangan naiknya BBM semata-mata dilihat dari segi ekonomi saja, tapi tidak dilihat aspirasi politik yang berkembang di masyarakat,” kata Amidhan.
Sementara itu, dalam Taushiyah Ramadhan itu, MUI juga mengutuk dan mengecam keras terhadap peledakan bom Bali di Kuta Square dan Jimbaran. MUI menilai, peristiwa tersebut sama sekali tidak ada kaitanya dengan ideologi sutau agama, apalagi terorisme dilakukan dengan mengatasnamakan Tuhan. Agama Islam mengajarkan bahwa membunuh orang tanpa alasan syar'i, sama dengan membunuh manusia keseluruhanya.
MUI telah memfatwakan, terorisme bertentangan dengan ajaran Islam dan haram hukumnya. "MUI menghimbau agar umat Islam yang ada di Indonesia tidak terprovokasi oleh tuduhan-tuduhan dan unsur-unsur yang mendorong kepada tindakan teror," tegas Amidhan.
MUI dalam kesempatan itu juga menghimbau dan mengharapkan kepada umat agar mewaspadai bangkitnya kembali komunisme di Indonesia. Untuk itu, pelaksanaan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) jangan sampai menghilangkan fakta sejarah tentang kekejaman dan penghianatan PKI.
"Sangat memprihatinkan adanya pembelaan terhadap kekejaman PKI yang dibungkus dengan dalih demokrasi dan HAM, pemanipulasian sejarah dan kebohongan mantan tokoh-tokoh PKI dan ini harus diwaspadai jangan sampai gerakan komunisme bangkit kembali," ujar Amidhan.
Berkaitan dengan pornografi, pornoaksi dan maraknya tayangan mistik, MUI meminta agar tayangan-tayangan tersebut segera dihentikan, karena tidak mendidik dan merusak akhlak anak bangsa. Kebebesan berekspresi dalam bidang seni tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama.
"Untuk itu dharapkan pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU anti pornografi dan pornoaksi menjadi UU. Sedangkan tayangan-tayangan fiksi keagamaan jangan dieksploitasi untuk kepentingan bisnis sehingga merendahkan nilai-nilai agama yang luhur," kata Amidhan mengakhiri. wws/jpnn
Rakyat Merdeka. Penolakan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) kali ini disuarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui salah satu ketuanya, H. Amidhan disampaikan, secara prinsip, MUI menolak kenaikan BBM.
Bahkan, MUI menduga, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM karena dipengaruhi tekanan pihak asing. "Keputusan pemerintah tersebut kita tengarai ada kepentingan asing," kata Amidhan.
Dijelaskan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena naiknya harga minyak mentah dunia. Dan ini berdampak terhadap anggaran pemerintah. "Karena itu, tidak ada alasan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM, bila harga minyak dunia telah turun,” paparnya.
”Dan kami berharap, pemerintah tidak berpikir lagi untuk menaikkan kembali harga minyak,"ujar Amidhan lagi.
Penegasan MUI ini disampaikan dalam konferensi pers Taushiyah Ramadhan tentang empat masalah aktual kehidupan bangsa di kantor MUI Jakarta, Jumat (14/10).
Selain kenaikan harga BBM sangat memberatkan masyarakat dan dapat menimbulkan keresahan terutama di kalangan rakyat lapisan bawah, MUI juga menyinggung kasus Bom Bali, komunisme dan pornografi, pornoaksi, serta beberapa tayangan mistik di televisi.
"MUI menyayangkan bila pertimbangan naiknya BBM semata-mata dilihat dari segi ekonomi saja, tapi tidak dilihat aspirasi politik yang berkembang di masyarakat,” kata Amidhan.
Sementara itu, dalam Taushiyah Ramadhan itu, MUI juga mengutuk dan mengecam keras terhadap peledakan bom Bali di Kuta Square dan Jimbaran. MUI menilai, peristiwa tersebut sama sekali tidak ada kaitanya dengan ideologi sutau agama, apalagi terorisme dilakukan dengan mengatasnamakan Tuhan. Agama Islam mengajarkan bahwa membunuh orang tanpa alasan syar'i, sama dengan membunuh manusia keseluruhanya.
MUI telah memfatwakan, terorisme bertentangan dengan ajaran Islam dan haram hukumnya. "MUI menghimbau agar umat Islam yang ada di Indonesia tidak terprovokasi oleh tuduhan-tuduhan dan unsur-unsur yang mendorong kepada tindakan teror," tegas Amidhan.
MUI dalam kesempatan itu juga menghimbau dan mengharapkan kepada umat agar mewaspadai bangkitnya kembali komunisme di Indonesia. Untuk itu, pelaksanaan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) jangan sampai menghilangkan fakta sejarah tentang kekejaman dan penghianatan PKI.
"Sangat memprihatinkan adanya pembelaan terhadap kekejaman PKI yang dibungkus dengan dalih demokrasi dan HAM, pemanipulasian sejarah dan kebohongan mantan tokoh-tokoh PKI dan ini harus diwaspadai jangan sampai gerakan komunisme bangkit kembali," ujar Amidhan.
Berkaitan dengan pornografi, pornoaksi dan maraknya tayangan mistik, MUI meminta agar tayangan-tayangan tersebut segera dihentikan, karena tidak mendidik dan merusak akhlak anak bangsa. Kebebesan berekspresi dalam bidang seni tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama.
"Untuk itu dharapkan pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU anti pornografi dan pornoaksi menjadi UU. Sedangkan tayangan-tayangan fiksi keagamaan jangan dieksploitasi untuk kepentingan bisnis sehingga merendahkan nilai-nilai agama yang luhur," kata Amidhan mengakhiri. wws/jpnn
1 comment:
Halo, thanks ya atas komen-nya :D
Mengenai fitur ekspor-impor Migas, memang tidak pernah ada angka yang pasti antara berapa selisih antara nilai ekspor dan impor migas. Jadi seharusnya inilah yang disuarakan. Bukan kenaikan http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1576753018/102-3856431-9426532?v=glanceBBM itu sendiri, tapi isu transparansi di sektor energi. Berapa harga yang pantas untuk BBM, dimana negara tidak nombok, tapi juga tidak untung.
Sudah baca buku ini?
Post a Comment