Mahasiswa Desak Kejati Usut Tuntas Kasus Korupsi

Berita Harian Galamedia, 19 Oktober 2005

MARTADINATA, (GM).-

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Barat kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Jln. L.L.R.E. Martadinata Bandung, Selasa (18/10). Mereka menuntut agar Kejati Jawa Barat terus mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang muncul.

Para mahasiswa itu datang sekira pukul 10.00 WIB dengan berjalan kaki. Sebelumnya, mereka sempat ke Gedung Sate, namun tidak berhenti dan hanya lewat. Sebab, tujuan utama mereka ke Gedung Kejati Jawa Barat untuk bertemu dengan kajati.Namun, keinginan mereka untuk bisa bertemu dengan Kajati Holius Hosen, S.H. gagal karena yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat. Setelah melakukan orasi beberapa saat, mereka lalu membubarkan diri meninggalkan Gedung Kajati Jawa Barat.

Menurut Presiden BEM Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Telkom, Tri Wahyu Yunianto, permintaan pengusutan kasus korupsi yang mereka usung dilatarbelakangi oleh posisi Jawa Barat yang dapat dijadikan barometer pemerintahan pusat dalam penuntasan kasus-kasus tindak pidana korupsi.

BEM juga, masih kata Tri, meminta agar para koruptor yang terbukti bersalah dijatuhi hukuman mati. Menurut Tri, korupsi adalah kejahatan kemanusiaan dan rakyat menjadi objeknya. "Sudah tidak terhitung lagi rakyat yang mati karena korupsi merajalela di segala lini kehidupan," katanya.Selain itu, tambah Tri, khusus dalam penanganan kasus korupsi Si Jalak Harupat, tidak ada kata menunda-nunda karena ada sudah perintah penyidikan yang dikeluarkan Kajati Jabar.

Ia menambahkan, korupsi merupakan penyakit terbesar yang menghinggapi bangsa ini. Predikat "5 Besar" negara terkorup di dunia menjadi "prestasi" tersendiri bagi negeri ini. "Sehingga anak bangsa menjerit, menangis, dan meratapi kondisi bangsa yang kian lama terancam kebangkrutan," tegasnya.

Upaya pemberantasan korupsi, lanjut Tri, dalam beberapa tahun terakhir mendapat banyak hambatan. Usaha yang dilakukan pemerintah seakan-akan hanya simbolis dan ditujukan tidak lebih dari sekadar membahagiakan rakyat.

Terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di Jawa Barat, ungkap Tri, ternyata Provinsi Jawa Barat menduduki rating tertinggi. Satu hal yang menarik, adanya dominasi elite dalam kasus-kasus tersebut. Misalnya kasus dana kaveling, kasus APBD, dana ambulans, dan kasus Si Jalak Harupat. "Kasus-kasus tersebut telah mendudukkan para elite birokrat dan lagislatif sebagai dalang utama," katanya. (B.83)*