Mahasiswa Desak Penuntasan Korupsi

Berita Harian Pikiran Rakyat, 19 Oktober 2005

BANDUNG, (PR).-

Setelah sempat terhenti karena isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), agenda penuntasan berbagai kasus korupsi di Provinsi Jawa Barat kembali digemakan elemen mahasiswa. Memasuki pertengahan bulan Ramadan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bandung Raya menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (18/10), mendesak Kejaksaan Tinggi Jabar mengusut tuntas berbagai kasus korupsi di provinsi ini.

Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Bandung Raya itu, dimulai dengan melakukan long march dari Pengadilan Tinggi Bandung. Kemudian, mahasiswa melanjutkannya dengan melewati rute Gedung Sate. Aksi demonstrasi dipusatkan di halaman Gedung Kejati Jabar.

Massa mahasiswa dapat memasuki halaman Kejati Jabar melalui gerbang kiri, karena terlambat ditutup oleh petugas keamanan setempat. Semula, mahasiswa meminta untuk bertemu langsung dengan Kajati Jabar Halius Hosen. Namun, karena permintaan itu tidak dapat dipenuhi, mahasiswa akhirnya hanya melakukan orasi dan meneriakkan tuntutan mereka.

Dalam orasinya, para mahasiswa mengatakan, mereka menggelar aksi semata-mata untuk menagih janji Kepala Kejati Jabar Halius Hosen, S.H. mengenai pengusutan kasus korupsi. Sebab, sebelumnya, kepada mahasiswa Hosen menyatakan akan mengusut tuntas seluruh kasus korupsi di Jabar.

"Korupsi adalah penyakit terbesar yang mengimpit bangsa ini. Predikat lima besar negara terkorup di dunia, menjadi 'prestasi' tersendiri bagi negeri ini," kata koordinator aksi unjuk rasa, Tri Wahyu Yunianto.

Mahsiswa menilai, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia beberapa tahun terakhir mendapatkan banyak hambatan. "Usaha yang dilakukan pemerintah pun sekadar simbolis yang ditujukan tidak lebih dari sekadar 'membahagiakan' rakyat. Dengan kata lai, hanya sebuah lips service," ujarnya.

Jabar

Sementara itu, terkait korupsi di Provinsi Jabar, menurut BEM se-Bandung Raya, kenyataan yang sangat menyedihkan provinsi ini termasuk dalam deretan atas kasus kejahatan white collar crime ini di Indonesia.

"Salah satu yang menarik adalah adanya dominasi elite dalam kasus-kasus tersebut. Sebut saja kasus dana kaveling gate, korupsi APBD, kasus Stadion Si Jalak Harupat, dan lain-lain, yang mendudukkan para elite birokrat dan legislator sebagai pihak yang mesti bertanggung jawab," tutur Tri Wahyu.

Beberapa pengunjuk rasa juga menyebarkan pamflet dan selebaran lainnya, yang berisikan agenda tuntutan mereka. Tuntutan BEM se-Bandung Raya itu adalah desakan kepada Kejati Jabar untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang ada di wilayah Jabar. "Hal ini dilatarbelakangi oleh posisi Jabar yang dapat dijadikan barometer pemerintah pusat dalam penuntasan kasus-kasus tindak pidana korupsi," ujar salah seorang pelaku aksi yang membacakan tuntutan, Indra Kusumah.

BEM se-Bandung Raya juga mendesak dijatuhkannya hukuman mati bagi koruptor. Sebab, korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Ketiga, BEM Bandung Raya mendesak khusus untuk kasus korupsi Si Jalak Harupat, tidak ada kata penundaan karena sudah ada perintah penyidikan yang dikeluarkan Kajati Jabar. "Kami tagih janji penuntasan kasus korupsi. Jangan kotori bulan Ramadan dengan kebohongan publik," kata Indra Kusumah. (A-64/A-112)***