Mahasiswa Nilai Kejati Jabar Lamban

Berita Kompas, 19 Oktober 2005

Bandung, Kompas - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bandung Raya, Selasa (18/10), berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Para pengunjuk rasa menuntut Kejati Jabar serius dalam menuntaskan kasus korupsi yang sedang ditangani.

Menurut mereka, beberapa pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar Halius Hosen, yang menyatakan bahwa kasus korupsi akan diserahkan ke pengadilan bulan September lalu, hingga saat ini tidak terbukti.

Dalam orasinya, beberapa perwakilan BEM se-Bandung Raya menyatakan, selama ini wilayah Jabar menduduki peringkat tertinggi dalam kasus kejahatan kerah putih ini. Yang menarik, menurut mereka, adalah dominasi elite politik, baik eksekutif, legislatif, maupun pimpinan partai politik, yang turut serta melakukan korupsi itu.

Indra Kusumah, Presiden Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Bandung, menyatakan, Kepala Kejati Jabar sering kali memberikan janji-janji untuk segera melimpahkan berkas kasus korupsi ke pengadilan. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun yang dilimpahkan ke pengadilan.

Contohnya, kasus korupsi Jalak Harupat. Mengapa sampai dengan hari ini berkas tersangka belum selesai juga. Ditambah lagi Kajati berjanji akan melimpahkan berkas kasus dana kapling ke pengadilan bulan September. Tapi, hingga saat ini hasilnya sama sekali tidak ada, katanya.

Semula, perwakilan pengunjuk rasa ingin bertemu langsung dengan Halius untuk memberikan tuntutan mereka. Namun, ternyata mereka hanya diterima oleh Asisten Intelijen Kejati Jabar Adjat Sudrajat dan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar SL Tobing. (mhd)

Mahasiswa Desak Penuntasan Korupsi

Berita Harian Pikiran Rakyat, 19 Oktober 2005

BANDUNG, (PR).-

Setelah sempat terhenti karena isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), agenda penuntasan berbagai kasus korupsi di Provinsi Jawa Barat kembali digemakan elemen mahasiswa. Memasuki pertengahan bulan Ramadan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bandung Raya menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (18/10), mendesak Kejaksaan Tinggi Jabar mengusut tuntas berbagai kasus korupsi di provinsi ini.

Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Bandung Raya itu, dimulai dengan melakukan long march dari Pengadilan Tinggi Bandung. Kemudian, mahasiswa melanjutkannya dengan melewati rute Gedung Sate. Aksi demonstrasi dipusatkan di halaman Gedung Kejati Jabar.

Massa mahasiswa dapat memasuki halaman Kejati Jabar melalui gerbang kiri, karena terlambat ditutup oleh petugas keamanan setempat. Semula, mahasiswa meminta untuk bertemu langsung dengan Kajati Jabar Halius Hosen. Namun, karena permintaan itu tidak dapat dipenuhi, mahasiswa akhirnya hanya melakukan orasi dan meneriakkan tuntutan mereka.

Dalam orasinya, para mahasiswa mengatakan, mereka menggelar aksi semata-mata untuk menagih janji Kepala Kejati Jabar Halius Hosen, S.H. mengenai pengusutan kasus korupsi. Sebab, sebelumnya, kepada mahasiswa Hosen menyatakan akan mengusut tuntas seluruh kasus korupsi di Jabar.

"Korupsi adalah penyakit terbesar yang mengimpit bangsa ini. Predikat lima besar negara terkorup di dunia, menjadi 'prestasi' tersendiri bagi negeri ini," kata koordinator aksi unjuk rasa, Tri Wahyu Yunianto.

Mahsiswa menilai, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia beberapa tahun terakhir mendapatkan banyak hambatan. "Usaha yang dilakukan pemerintah pun sekadar simbolis yang ditujukan tidak lebih dari sekadar 'membahagiakan' rakyat. Dengan kata lai, hanya sebuah lips service," ujarnya.

Jabar

Sementara itu, terkait korupsi di Provinsi Jabar, menurut BEM se-Bandung Raya, kenyataan yang sangat menyedihkan provinsi ini termasuk dalam deretan atas kasus kejahatan white collar crime ini di Indonesia.

"Salah satu yang menarik adalah adanya dominasi elite dalam kasus-kasus tersebut. Sebut saja kasus dana kaveling gate, korupsi APBD, kasus Stadion Si Jalak Harupat, dan lain-lain, yang mendudukkan para elite birokrat dan legislator sebagai pihak yang mesti bertanggung jawab," tutur Tri Wahyu.

Beberapa pengunjuk rasa juga menyebarkan pamflet dan selebaran lainnya, yang berisikan agenda tuntutan mereka. Tuntutan BEM se-Bandung Raya itu adalah desakan kepada Kejati Jabar untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang ada di wilayah Jabar. "Hal ini dilatarbelakangi oleh posisi Jabar yang dapat dijadikan barometer pemerintah pusat dalam penuntasan kasus-kasus tindak pidana korupsi," ujar salah seorang pelaku aksi yang membacakan tuntutan, Indra Kusumah.

BEM se-Bandung Raya juga mendesak dijatuhkannya hukuman mati bagi koruptor. Sebab, korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Ketiga, BEM Bandung Raya mendesak khusus untuk kasus korupsi Si Jalak Harupat, tidak ada kata penundaan karena sudah ada perintah penyidikan yang dikeluarkan Kajati Jabar. "Kami tagih janji penuntasan kasus korupsi. Jangan kotori bulan Ramadan dengan kebohongan publik," kata Indra Kusumah. (A-64/A-112)***

Mahasiswa Desak Kejati Usut Tuntas Kasus Korupsi

Berita Harian Galamedia, 19 Oktober 2005

MARTADINATA, (GM).-

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Barat kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Jln. L.L.R.E. Martadinata Bandung, Selasa (18/10). Mereka menuntut agar Kejati Jawa Barat terus mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang muncul.

Para mahasiswa itu datang sekira pukul 10.00 WIB dengan berjalan kaki. Sebelumnya, mereka sempat ke Gedung Sate, namun tidak berhenti dan hanya lewat. Sebab, tujuan utama mereka ke Gedung Kejati Jawa Barat untuk bertemu dengan kajati.Namun, keinginan mereka untuk bisa bertemu dengan Kajati Holius Hosen, S.H. gagal karena yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat. Setelah melakukan orasi beberapa saat, mereka lalu membubarkan diri meninggalkan Gedung Kajati Jawa Barat.

Menurut Presiden BEM Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Telkom, Tri Wahyu Yunianto, permintaan pengusutan kasus korupsi yang mereka usung dilatarbelakangi oleh posisi Jawa Barat yang dapat dijadikan barometer pemerintahan pusat dalam penuntasan kasus-kasus tindak pidana korupsi.

BEM juga, masih kata Tri, meminta agar para koruptor yang terbukti bersalah dijatuhi hukuman mati. Menurut Tri, korupsi adalah kejahatan kemanusiaan dan rakyat menjadi objeknya. "Sudah tidak terhitung lagi rakyat yang mati karena korupsi merajalela di segala lini kehidupan," katanya.Selain itu, tambah Tri, khusus dalam penanganan kasus korupsi Si Jalak Harupat, tidak ada kata menunda-nunda karena ada sudah perintah penyidikan yang dikeluarkan Kajati Jabar.

Ia menambahkan, korupsi merupakan penyakit terbesar yang menghinggapi bangsa ini. Predikat "5 Besar" negara terkorup di dunia menjadi "prestasi" tersendiri bagi negeri ini. "Sehingga anak bangsa menjerit, menangis, dan meratapi kondisi bangsa yang kian lama terancam kebangkrutan," tegasnya.

Upaya pemberantasan korupsi, lanjut Tri, dalam beberapa tahun terakhir mendapat banyak hambatan. Usaha yang dilakukan pemerintah seakan-akan hanya simbolis dan ditujukan tidak lebih dari sekadar membahagiakan rakyat.

Terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di Jawa Barat, ungkap Tri, ternyata Provinsi Jawa Barat menduduki rating tertinggi. Satu hal yang menarik, adanya dominasi elite dalam kasus-kasus tersebut. Misalnya kasus dana kaveling, kasus APBD, dana ambulans, dan kasus Si Jalak Harupat. "Kasus-kasus tersebut telah mendudukkan para elite birokrat dan lagislatif sebagai dalang utama," katanya. (B.83)*

MUI: Ada Intervensi Asing Di Balik BBM Naik

Jumat, 14-Oktober-2005, 23:45:03 WIB

Rakyat Merdeka. Penolakan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) kali ini disuarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui salah satu ketuanya, H. Amidhan disampaikan, secara prinsip, MUI menolak kenaikan BBM.

Bahkan, MUI menduga, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM karena dipengaruhi tekanan pihak asing. "Keputusan pemerintah tersebut kita tengarai ada kepentingan asing," kata Amidhan.

Dijelaskan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena naiknya harga minyak mentah dunia. Dan ini berdampak terhadap anggaran pemerintah. "Karena itu, tidak ada alasan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM, bila harga minyak dunia telah turun,” paparnya.

”Dan kami berharap, pemerintah tidak berpikir lagi untuk menaikkan kembali harga minyak,"ujar Amidhan lagi.

Penegasan MUI ini disampaikan dalam konferensi pers Taushiyah Ramadhan tentang empat masalah aktual kehidupan bangsa di kantor MUI Jakarta, Jumat (14/10).

Selain kenaikan harga BBM sangat memberatkan masyarakat dan dapat menimbulkan keresahan terutama di kalangan rakyat lapisan bawah, MUI juga menyinggung kasus Bom Bali, komunisme dan pornografi, pornoaksi, serta beberapa tayangan mistik di televisi.

"MUI menyayangkan bila pertimbangan naiknya BBM semata-mata dilihat dari segi ekonomi saja, tapi tidak dilihat aspirasi politik yang berkembang di masyarakat,” kata Amidhan.

Sementara itu, dalam Taushiyah Ramadhan itu, MUI juga mengutuk dan mengecam keras terhadap peledakan bom Bali di Kuta Square dan Jimbaran. MUI menilai, peristiwa tersebut sama sekali tidak ada kaitanya dengan ideologi sutau agama, apalagi terorisme dilakukan dengan mengatasnamakan Tuhan. Agama Islam mengajarkan bahwa membunuh orang tanpa alasan syar'i, sama dengan membunuh manusia keseluruhanya.

MUI telah memfatwakan, terorisme bertentangan dengan ajaran Islam dan haram hukumnya. "MUI menghimbau agar umat Islam yang ada di Indonesia tidak terprovokasi oleh tuduhan-tuduhan dan unsur-unsur yang mendorong kepada tindakan teror," tegas Amidhan.

MUI dalam kesempatan itu juga menghimbau dan mengharapkan kepada umat agar mewaspadai bangkitnya kembali komunisme di Indonesia. Untuk itu, pelaksanaan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) jangan sampai menghilangkan fakta sejarah tentang kekejaman dan penghianatan PKI.

"Sangat memprihatinkan adanya pembelaan terhadap kekejaman PKI yang dibungkus dengan dalih demokrasi dan HAM, pemanipulasian sejarah dan kebohongan mantan tokoh-tokoh PKI dan ini harus diwaspadai jangan sampai gerakan komunisme bangkit kembali," ujar Amidhan.

Berkaitan dengan pornografi, pornoaksi dan maraknya tayangan mistik, MUI meminta agar tayangan-tayangan tersebut segera dihentikan, karena tidak mendidik dan merusak akhlak anak bangsa. Kebebesan berekspresi dalam bidang seni tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama.

"Untuk itu dharapkan pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU anti pornografi dan pornoaksi menjadi UU. Sedangkan tayangan-tayangan fiksi keagamaan jangan dieksploitasi untuk kepentingan bisnis sehingga merendahkan nilai-nilai agama yang luhur," kata Amidhan mengakhiri. wws/jpnn

Mahasiswa Tuntut Harga BBM Turun

DIPONEGORO, (GALAMEDIA, 13 OKTOBER 2005).-
Meski di bulan Puasa, para mahasiswa tetap menggelar aksi unjuk rasa untuk menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditetapkan pemerintah, 1 Oktober lalu. Kali ini, sedikitnya 50 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bandung Raya dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi di depan Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Rabu (12/10).

Begitu datang ke depan Gedung Sate sekira pukul 10.30 WIB, para mahasiswa langsung melakukan orasi secara bergantian. Pada intinya, para demonstran meminta pemerintah agar harga BBM yang sudah dinaikkan diturunkan kembali ke harga semula. Bahkan, mereka menilai berbagai alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM itu cuma akal-akalan saja.

Seperti dalam orasinya, para mahasiswa memaparkan sejumlah alasan penolakan mereka terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Menurut mahasiswa, alasan-alasan pemerintah seperti kenaikan harga minyak mentah dunia, subsidi BBM melebihi pendapatan ekspor migas, subsidi BBM mengancam keuangan negara dan alasan lain yang diungkapkan pemerintah, semuanya tidak benar.

Setelah berorasi, para mahasiswa pun menggelar aksi teatrikal di atas panggung dengan judul "Mimpi Kali Yee". Dalam aksi itu, dua mahasiswa memerankan presiden dan wakilnya. Digambarkan seorang presiden sangat peduli dan memaklumi kenaikan harga BBM yang berdampak pada masyarakatnya. Di lain pihak sebagian besar masyarakat meminta presiden untuk segera menurunkan harga BBM kembali ke harga semula.

Pada teatrikal tersebut, presiden menegaskan, telah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2005 dan menyatakan terhitung 12 Oktober, harga BBM kembali ke harga semula. Selain mencabut harga BBM, presiden pun berjanji akan me-reshuffle kabinetnya serta berjanji mengaudit Pertamina.

"Terhitung hari ini (kemarin, red), 12 Oktober harga BBM saya turunkan kembali ke harga semula. Dan saya berjanji akan me-reshuffle para pembantu saya secepatnya," tegasnya.

Para buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam BEM begitu mendengar janji presiden langsung bersorak dan bertepuk-tangan yang diselingi ucapan Allahu Akbar. Suasana semakin meriah ketika wakil presiden mengatakan akan menghibahkan seluruh kekayaannya kepada kas negara dan akan mendukung semua keputusan presiden.

Pada kesempatan itu, wapres pun berjanji akan mengganti menteri perekonomian dan membubarkan tim ekonomi.

"Saya meminta kepada presiden agar mengganti menteri perekonomian dengan yang baru dan mengganti tim ekonomi Indonesia," tegas wakil presiden.

Aksi teatrikal kedua anggota BEM Bandung Raya ini mengundang tepuk tangan dan gelak tawa peserta aksi lainnya. (B.82/B.81)**

Pasien Gangguan Jiwa Naik 100% Pasca Kenaikan BBM

#Berita dari Pikiran Rakyat tentang dampak kenaikan BBM#

YOGYAKARTA,(PR).-
Dalam kurun waktu 3-6 enam bulan mendatang, diperkirakan bakal terjadi ledakan pasien akibat gangguan psikologis atau kejiwaan. Saat ini, pascakenaikan harga BBM jumlah pasien di Poli Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta mengalami peningkatan hingga 100 persen.

Kepala SMF Poli Kesehatan Jiwa RS Sardjito Yogyakarta, Prof. Dr. Suwadi mengatakan hal itu saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (14/10). "Saat ini, rata-rata setiap hari pasien yang datang ke poli mencapai 15 - 20 orang. Sedangkan sebelumnya, antara 5-10 pasien," ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Suwadi, pasien yang datang belum tentu karena faktor kenaikan harga BBM. Sebab, banyak faktor lain yang juga menjadi pemicu gangguan jiwa. Artinya, kenaikan BBM hanya salah satu pencetus bertambahnya orang terkena gangguan jiwa.

Menurut Suwadi, belakangan ini penduduk Indonesia bertubi-tubi mendapat stressor (faktor pemicu stres), baik alamiah maupun buatan manusia. Stressor alamiah bisa berupa banjir, topan, gempa, tsunami, dll. Sedangkan stressor buatan manusia yang sebenarnya bisa diantisipasi antara lain, kerusuhan sosial, penyakit menular (berita serangan penyakit, seperti flu burung yang berlebihan), bom Bali, dll.

Orang yang berada dalam tekanan, jiwanya bisa mudah sakit. Akibat tekanan, menjadikan orang depresi, meningkatnya kecemasan, gangguan pascatrauma, perilaku agresif, hingga penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

"Konflik kekerasan dalam rumah tangga serta tontonan di televisi, juga menjadi pemicu stres. demikian pula kenaikan harga BBM, sangat berpengaruh pada kejiwaan keluarga, terutama yang berasal dari kalangan keluarga miskin," tuturnya.

Pertolongan psikiater

Berdasarkan hasil penelitian, kata Suwadi, orang yang betul-betul sehat hanya 20 persen sedangkan 60 persen lainnya membutuhkan pertolongan pskiater akibat gangguan kejiwaan. Hal itu, juga bergantung masing-masing individu dalam menyikapi keadaan. Misalnya, dalam kondisi normal hanya lima persen yang terkena depresi. Tetapi, ketika kondisi berubah seperti saat ini (harga BBM naik), bisa meningkat sampai 20 persen.

"Jadi, gangguan jiwa tidak begitu saja terjadi, tetapi membutuhkan proses dan butuh waktu," ujarnya pula.

Sementara itu, kenaikan jumlah pasien jiwa tidak hanya di RS Sardjito, namun di RS khusus jiwa Grasia Yogyakarta juga terjadi lonjakan pasien. Kepala RS Grasia, dr. Andung Santosa mengatakan, dalam kurun waktu 14 hari (1-13 Oktober) jumlah pasien jiwa berjumlah 150 orang.

Jumlah tersebut naik sekira 10 persen dari bulan sebelumnya. Hanya, kata dr. Andung, pihaknya tidak berani memvonis peningkatan itu akibat kenaikan harga BBM. "Banyak faktor yang bisa menjadi pencetusnya. Kenaikan harga BBM mungkin saja bisa menjadi salah satu faktor pemicu," ujarnya.

Pada bagian lain, Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) mengajukan, permohonan judicial review terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2005 tentang harga jual eceran BBM di dalam negeri ke Mahkamah Agung (MA), karena dianggap tidak selaras dengan sejumlah perundangan lainnya. Pengajuan tersebut langsung dilakukan Direktur Eksekutif MHI, Wakil Kamal serta diterima Kasubdit Kasasi dan PK TUN MA Abdul Manan di gedung MA, Jln. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (14/10).

MHI menganggap pepres tersebut tidak mengindahkan prinsip-prinsip pembentukan perpu sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004. Selain itu, Perpres tersebut bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

"MK telah menyatakan bahwa pasal 28 ayat 2 dan 3 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pertimbangan MK atas pasal tersebut lebih kepada tanggung jawab negara melindungi segenap rakyat Indonesia," kata Kamal. (A-101/A-84)***

Demonstran Terjebak di Tengah Ribuan Tentara

"Ini adalah pengalaman lucu ketika demonstrasi...." (SKL)

DIPONEGORO, (GALAMEDIA, 4 OKTOBER 2005).-
Sedikitnya 100 orang demonstran dari tiga kelompok massa terjebak di tengah ribuan tentara yang sedang melakukan acara geladi resik peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Jln. Diponegoro Bandung, Senin (3/10). Akibatnya, para demonstran tidak terlalu leluasa melakukan aksinya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah diumumkan pemerintah, Jumat (1/10).

Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dimulai sekira pukul 11.15 WIB ketika sekitar 40 mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Bandung Raya mencoba mendatangi Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung. Namun, para pengunjuk rasa gagal mendekati Kantor Gubernur Jabar itu karena Jln. Diponegoro di depan Gedung Sate diblokir aparat kepolisian, berkaitan dengan acara geladi resik peringatan hari jadi TNI.

Polisi kemudian mengarahkan para demonstran ke depan Gedung Geologi. Ketika para orator dari BEM sedang melakukan orasi, datang kelompok massa kedua dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Bandung yang langsung bergabung dengan massa BEM.

Suasana aksi penolakan kenaikan harga BBM semakin hiruk pikuk. Ditambah suara derap langkah kaki ribuan tentara yang bergerak dari Lapangan Gasibu menuju Jln. Diponegoro untuk melakukan persiapan defile.

Kebetulan, sebelum melakukan defile, ribuan tentara dari berbagai kesatuan berbaris di Jln. Diponegoro, tepat di tempat para pengunjuk rasa beraksi. Ketika barisan tentara yang jumlahnya ribuan itu datang dengan lagu-lagu khasnya, para pengunjuk rasa yang awalnya berada di tengah jalan langsung menyingkir ke median dan jalan di sebelahnya.

Meski berada di tengah "kepungan" tentara yang berjejer hingga Gedung Pusat Dakwah Islam (Pusdai), para mahasiswa terus melakukan orasi. Namun, orasi mereka sedikit tenggelam oleh yel-yel tentara yang terus bergema. Bahkan, ketika defile dimulai, para demonstran harus rela dipindahkan lagi ke Jln. Cilaki.

Di Jln. Cilaki, mahasiswa KAMMI sempat melakukan aksi pembakaran poster yang bertuliskan "SBY-JK Kelewatan". Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Ketua KAMMI Daerah Bandung, Didi Rahmad, kenaikan harga BBM yang telah diumumkan pemerintah merupakan kenaikan harga BBM tertinggi dalam sejarah.

Teriaki gubernur

Setelah defile tentara berakhir, petugas kepolisian mengizinkan para pengunjuk rasa mendekati pintu gerbang Gedung Sate. Namun, hanya mahasiswa BEM yang melanjutkan aksinya ke depan Gedung Sate, sedangkan mahasiswa KAMMI langsung membubarkan diri.

Di depan Gedung Sate, selain kembali melakukan orasi, mahasiswa dari BEM mulai meneriaki Gubernur Jabar, Drs. H. Danny Setiawan agar mau berdialog dengan mereka. Namun, karena gubernur tak muncul, para demonstran mendorong-dorong pintu gerbang hingga menimbulkan suara berderik.

Bahkan, sedikitnya lima demonstran berhasil melompati pagar dan merangsek ke dalam Gedung Sate dan naik ke lantai dua untuk menemui Gubernur Jabar di ruangannya. Kendati demikian, para mahasiswa tetap gagal bertemu gubernur dan hanya diterima sekretaris pribadi (sekpri) gubernur, Iwan Darmawan.

Diizinkan masuk

Sementara itu, massa Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (Ismahi) Jabar datang sekira pukul 12.30 WIB. Puluhan mahasiswa kali ini diizinkan masuk ke halaman Gedung Sate, meskipun dengan penjagaan ketat dari Keamanan Dalam (Kamdal) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan aparat kepolisian.

Dalam pernyataannya, Koordinator Ismahi Wilayah Jabar, Cecep Agam Nugraha menyatakan, Ismahi mengecam kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM dengan sangat tidak berperikerakyatan. Bahkan, para mahasiswa mendesak DPR untuk memberikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK).

"Bila tuntutan kami tidak dipenuhi, mahasiswa menuntut untuk digelarnya referendum sebagai pencabutan mandat yang telah diberikan kepada SBY-JK sebagai presiden dan wakil presiden," kata Cecep.

Belum operasi pasar

Sementara itu, Gubernur Jabar, Drs. H. Danny Setiawan, M.Si. menyatakan, ia menilai belum perlu melakukan operasi pasar. Meskipun harga beras sudah lebih Rp 3.500/kg setelah kenaikan harga BBM, namun hal itu belum merata secara regional di Jabar.

Kalau harga beras sudah merata di atas Rp 3.500/kg, lanjut Danny, ia baru akan menggelar operasi pasar. Bahkan, jika operasi pasar tidak membuat harga beras stabil, pemerintah pusat akan mengimpor beras. "Impor bukan urusan saya. Tapi kalau operasi pasar tidak kuat menstabilkan harga beras, kita akan melaporkannya ke pemerintah pusat. Maka, impor beras akan dilakukan," kata Danny. (B.83/B.82)**

MENGAPA KITA MENOLAK KENAIKAN BBM AWAL OKTOBER TAHUN 2005?

1. PEMERINTAH MENGATAKAN, AKIBAT KENAIKAN HARGA MINYAK DUNIA, SUBSIDI BBM YANG MENINGKAT DRASTIS AKAN MENGANCAM DEFISIT ANGGARAN NEGERI KITA. BENARKAH?

TIDAK BENAR. Naiknya harga minyak dan gas dunia memang meningkatkan jumlah subsidi BBM. Tapi, juga meningkatkan pendapatan ekspor Indonesia dari sektor minyak dan gas. Artinya: naiknya pengeluaran untuk subsidi diimbangi oleh naiknya pendapatan ekspor migas. Anggaran akan aman karenanya. Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pendapatan ekspor migas kita akan meningkat bersama naiknya harga minyak di pasaran internasional.

Kenaikan harga BBM internasional sebenarnya merupakan rezeki nomplok untuk Indonesia karena dengan itu Indonesia mendapat keuntungan. Contoh seperti Mei 2004 ketika harga BBM naik menjadi 41 dollar AS/barel, pemerintah mendapatkan peningkatan keuntungan 21,5 trilyun. Kenaikan tersebut juga memang menaikkan subsidi yang harus ditanggung pemerintah menjadi sekitar 15,5 trilyun. Dengan demikian, sebenarnya pemerintah masih untung 6 trilyun. Namun pemerintah menganggap selisih keuntungan yang harusnya lebih besar dianggap sebagai kerugian (Revrisond Baswir, Pengamat ekonomi)

2. APAKAH SUBSIDI BBM MELEBIHI PENDAPATAN KITA DARI EKSPOR MIGAS?

TIDAK BENAR. Pendapatan ekspor migas lebih besar dari subsidi minyak. Menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, pendapatan ekspor migas kita tahun 2005 ini mencapai Rp 175 triliun. Tahun 2004 lalu, pendapatan dari sektor migas ini hanya Rp 122 triliun. Artinya ada kenaikan lebih dari 40%. Sementara itu, masih menurut departemen yang sama, subsidi BBM yang dihitung dengan harga minyak dunia sekarang hanya sebesar Rp 135 triliun. Artinya ada surplus dari ekspor migas. Dengan kata lain, subsidi tidak akan mengancam defisit anggaran.

Sampai saat ini perhitungan selisih antara ekspor dan impor migas Indonesia menunjukkan Indonesia masih mengalami surplus dari penjualan minyak dan gas ke luar negeri. Perbandingan ekspor dan impor migas Indonesia tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut: US$ 12,0 milyar dan US$ 6,0 milyar (2002), US$ 15,2 milyar dan US$ 7,8 milyar (2003), US$ 19,6 milyar dan US$ 11,5 milyar (2004). Pendapatan ekspor Indonesia senantiasa lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran impor migas setiap tahunnya sekitar 6-8 milyar dollar Amerika (Revrisond Baswir, Pakar Ekonomi). Memang jika hanya minyak, ekspor impor minyak defisit, tapi ketika digabung dengan gas, maka secara kumulatif masih untung seperti data di atas.

3. BENARKAH SUBSIDI BBM MERUPAKAN PENGELUARAN TERBESAR NEGARA, SEHINGGA JIKA DIPERTAHANKAN BAKAL MENGANCAM KEUANGAN NEGARA?

TIDAK BENAR. Di luar belanja rutin (gaji pegawai, Pembelian barang dan belanja pembangunan), pengeluaran terbesar pemerintah pusat ditempati oleh pembayaran utang negara. Pada hakikatnya pembayaran utang ini adalah subsidi pemerintah kepada orang-orang kaya pengemplang utang BLBI dsb.

4. BERAPA BESARNYA UTANG PEMERINTAH INDONESIA?

Indonesia merupakan salah satu negeri pengutang terbesar di dunia. Menteri Keuangan melaporkan pada pertengahan September 2005, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 1.200 triliun (seribu dua ratus triliun rupiah), atau 52% dari Pendapatan Domestik Bruto. Indonesia juga salah satu negeri yang paling berat beban utangnya. Sekitar 30-40% pengeluaran pemerintah pusat beberapa tahun terakhir dipakai untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang negara. Makin sedikit yang tersisa untuk belanja kesehatan dan pendidikan. Pembayaran utang akan meningkat dalam tahun-tahun mendatang: dari Rp 108,7 triliun pada 2004 menjadi Rp 118,5 pada 2006 depan.

5. WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA MENGATAKAN, KENAIKAN HARGA MINYAK MERUPAKAN SATU-SATUNYA JALAN INDONESIA KELUAR DARI KEBANGKRUTAN. BENARKAH PERNYATAAN ITU?

TIDAK BENAR. Pencabutan subsidi bukan satu-satunya jalan keluar untuk mencegah kebangkrutan. Ada alternatif lain:
a. Mengurangi kebocoran belanja rutin, yang selama ini banyak dikorupsi. Tahun 2003 saja BPK mengumumkan kebocoran APBN mencapai 150 trilyun.
b. Mengurangi pembayaran utang dengan cara meminta pemotongan jumlah utang. Anehnya pemerintah menolak tawaran moratorium utang
c. Aset recovery dari para koruptor kelas kakap
d. dll

6. MENTERI ABURIZAL BAKRIE MENGATAKAN: ”PILIH MEMBAKAR RP 60 TRILIUN DI JALAN, ATAU SEKOLAH DAN RUMAH SAKIT GRATIS”. APA ARTI PERNYATAAN ITU?

PERNYATAAN ITU MENYESATKAN. Sekolah dan rumah sakit gratis hanya janji kosong. Pemerintah tidak akan mengalihkan Rp 60 triliun tadi, jika ada, untuk belanja pendidikan dan kesehatan. Tahun 2005, belanja sektor kesehatan hanya Rp 9,9 triliun, sementara pendidikan Rp 30,8 triliun. Bandingkan dengan pengeluaran untuk pembayaran utang, sebesar Rp 93,9 triliun. Tidak hanya pendidikan kesehatan yang makin merana. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih dan perumahan juga menyusut. Belanja pembangunan terus merosot, sementara pembayaran utang terus meningkat.
(Dalam TriliunRupiah)

2004 2005 2006
Belanja Pembangunan Rp 71,9 Rp 49,6 Rp 45,0
Bayar Utang Rp 108,7 Rp 93,9 Rp 118,5

7. BENARKAH SUBSIDI BBM HANYA DINIKMATI ORANG KAYA, YAKNI ORANG-ORANG YANG MEMAKAI BENSIN, SOLAR DAN LISTRIK LEBIH BANYAK?

TIDAK BENAR. Baik orang kaya maupun orang miskin menikmati subsidi BBM. Subsidi BBM adalah subsidi tidak langsung. Artinya bukan bensin, solar atau minyak tanah itu sendiri yang mempunyai arti. Subsidi BBM menopang daya beli masyarakat. Jika subsidi dicabut, daya beli masyarakat akan jatuh. Bahan bakar merupakan komponen setiap barang dan jasa yang kita konsumsi (pangan, sandang, perumahan, obat-obatan, layanan pendidikan). Jika subsidi dihapus, maka harga pangan, sandang, perumahan, obat dan layanan pendidikan meningkat drastis. Orang miskin akan semakin sulit menjangkau kebutuhan pokok dan layanan dasar yang harganya melambung. Dampak kenaikan harga lebih besar bagi orang miskin ketimbang bagi orang kaya.

Pemerintah beralasan bahwa subsidi BBM dinikmati mayoritas oleh orang kaya, padahal ini disebabkan oleh struktur ekonomi Indonesia yang masih timpang. Dalam struktur ekonomi yang timpang, semua jenis subsidi akan dinikmati mayoritas oleh orang kaya

8. TAPI, BUKANKAH ORANG KAYA MENGKONSUMSI ENERGI (MINYAK, SOLAR DAN BENSIN) LEBIH BANYAK KETIMBANG ORANG MISKIN, ARTINYA MEREKA MENERIMA SUBSIDI LEBIH BANYAK DARI ORANG MISKIN?

BENAR. Orang kaya memang mengkonsumsi minyak dan energi lebih banyak karena mereka punya rumah lebih besar (listrik lebih banyak, untuk penerangan, kulkas dan AC) dan punya mobil yang haus bensin. Itu memang tidak adil. Harus ada cara untuk mengoreksi ketidakadilan itu. Pencabutan subsidi bukan cara satu-satunya. Kita tak perlu membakar rumah untuk menangkap tikus.

9. ADAKAH CARA LAIN UNTUK MENGOREKSI KETIDAKADILAN ITU?

ADA. Ketidakadilan dalam konsumsi minyak bersubsidi bisa dikoreksi dengan menerapkan pajak yang sangat tinggi pada mobil pribadi, kulkas, AC, peralatan elektronik dan sebagainya, untuk mengkompensasi tingginya pemakaian bahan bakar mereka.

10. TAPI, BUKANKAH ORANG MISKIN DIBERI KOMPENSASI?

BENAR. TAPI JUMLAHNYA SANGAT SEDIKIT. Kompensasi pencabutan subsidi pada Oktober 2005 ini hanya sebesar Rp 4,7 triliun untuk sekitar 15,5 juta keluarga. Bandingkan angka itu dengan pembayaran utang negara yang mencapai lebih dari Rp 90 triliun.
Pada awal tahun 2005, kenaikan BBM Maret 2005 menyebabkan kenaikan 2% rakyat miskin. Akan terjadi peningkatan jumlah rakyat miskin dari 37,43 juta jiwa menjadi 40 juta jiwa (Analisis Biro Pusat Statistik). Ini jika dihitung dengan standar kemiskinan dari BPS yang standarnya penghasilan kurang dari Rp.5000,00. Jika dihitung dengan standar World Bank yang menetapkan kemiskinan jika penghasilan kurang dari 2 US$ (Rp.20.000,00) maka kemiskinan rakyat Indonesia menjadi jauh di atas 60% rakyat Indonesia!!!.

Pada Maret 2005 saja yang kenaikan sekitar 30% dampaknya seperti itu. Apa lagi kenaikan awal Oktober 2005 yang mencapai 187%. Dampaknya jauh akan lebih dahsyat karena kenaikannya di atas ambang batas kemampuan masyarakat. Di beberapa daerah pohon-pohon mulai ditebangi untuk dijadikan kayu bakar. Nelayan kesulitan melaut. Harga-harga melambung tinggi, kriminalitas meningkat, dan sebagainya.

Kompensasi juga sangat tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada. Setiap keluarga miskin (dengan standar BPS) mendapatkan Rp.100.000,00/bulan dengan asumsi perkeluarga dipukul rata terdiri dari 4 orang. Berarti setiap orang mendapatkan Rp.25.000,00/bulan alias Rp.833,00/hari (sebulan= 30 hari). Pada awal 2005, ketika subsidi masih penuh, rakyat perorang mendapat subsidi Rp.2000,00/hari dan kompensasi hanya dapat Rp.833,00/hari. Artinya dengan kenaikan BBM sekarang pemerintah menarik Rp.1.300,00 dari orang-orang miskin perhari perorang!

11. BUKANKAH SUBSIDI BBM MENYEBABKAN PENYELUNDUPAN?

BUKAN. Penyelundupan disebabkan oleh rendahnya kinerja pemerintah dalam menegakkan hukum, di samping merajalelanya korupsi. Gaji pegawai pemerintah terus meningkat, tapi mengurus penyelundupan tidak bisa.
(Dalam Triliun Rupiah)

2004 2005 2006
Belanja Pegawai Rp 54,2 Rp 61,1 Rp 77,7

12. BUKANKAH HARGA MINYAK DI INDONESIA PALING MURAH?

TIDAK. Masih ada negara yang jauh lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Contohnya Saudi Arabia, Brunei Darussalam dan Venezuela. Jika dikonversikan ke rupiah, maka harga minyak tanah di Venezuela sekitar Rp.350,00.

13. BUKANKAH KENAIKAN HARGA BBM AKAN MENGUNDANG INVESTASI ASING?

PERNYATAAN ITU MENYESATKAN. Justru dengan BBM murah, biaya produksi akan murah. Hal itulah yang akan mengundang investasi luar negeri. Pernyataan itu hanya benar untuk para investor minyak. Kenaikan harga BBM merupakan prakondisi liberalisasi ekonomi sektor migas, terutama sektor hilir. Puluhan perusahaan minyak asing sudah antri menunggu untuk bisnis migas sektor hilir. Mereka akan mendirikan SPBU-SPBU di seluruh Indonesia. Selain itu, merupakan rahasia umum bahwasanya Wakil Presiden dan Menko Ekonomi merupakan raja-raja bisnis minyak di Indonesia.

14. JADI APA ALASAN SEBENARNYA KENAIKAN HARGA BBM DI INDONESIA?

Alasan sebenarnya adalah kenaikan BBM merupakan tekanan dari IMF untuk mencabut subsidi BBM dan sekaligus prakondisi liberalisasi ekonomi Indonesia dalam sektor migas. Sedang terjadi usaha-usaha penjajahan ekonomi gaya baru terhadap negeri kita. Kapitalisme sedang mengancam ekonomi negeri Indonesia tercinta yang seharusnya menganut ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan alasan-alasn di atas, maka Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan ini menuntut:

• Batalkan kenaikan BBM!
• Reshufle Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu yang kapitalis!
• Audit Pertamina!
  

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS PADJADJARAN