Presiden SBY Disambut Unjuk Rasa

#Berita Harian Pikiran Rakyat 10 Februari 2006#

BANDUNG, (PR).-
Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Gedung Merdeka Bandung, Kamis (9/2), disambut gelombang aksi unjuk rasa dari berbagai elemen. Aksi berlangsung di tiga lokasi yakni Jln. Braga, Jln. Naripan, dan Jln. Lengkong.

Namun, gelombang massa pendemo gagal mendekati Gedung Merdeka di Jln. Asia-Afrika, karena pengamanan yang cukup ketat, baik dari aparat kepolisian maupun ormas yang turut membantu pengamanan. Sehingga, para pengunjuk rasa terpaksa berorasi di luar kawasan Gedung Merdeka, lokasi kegiatan puncak HPN 2006 yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Aksi di Jln. Lengkong yang berbatasan dengan Jln. Asia Afrika dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bandung Raya serta Serikat Pekerja FKK PT Dirgantara Indonesia. Aksi mereka yang membawa sebuah mobil sebagai tempat orasi mendapat pengamanan ekstra ketat. Bahkan, sebelum aksi dibubarkan, sejumlah pengunjuk rasa dan mobil yang digunakan dibawa aparat kepolisian. Dalam aksi itu, polisi menangkap empat pengunjuk rasa dan dibawa ke Mapolwiltabes Bandung.

Aksi unjuk rasa di Jln. Braga dilakukan Lingkar Mahasiswa Bandung Raya (Lima Bara). Mereka membawa spanduk panjang yang kemudian direntangkan di sepanjang jalan itu. Dalam aksinya, mereka menolak rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) tahun 2006 yang dianggap akan membuat rakyat sengsara.

Dalam pernyataan yang dibagi-bagikan, Lima Bara menya­takan, kenaikan TDL membuktikan bahwa pemerintahaan saat ini tidak berpihak kepada rakyat.

"Kerugian PLN dari tahun ke tahun seolah akan dibebankan kepada rakyat. Padahal, PLN semestinya mampu menyejahterakan rakyat, bukan membebaninya," kata pengunjuk rasa.

Aksi serupa berlangsung di Jln. Naripan yang dilakukan Gerakan Rakyat Bandung (Garab). Dalam pernyataannya, Garab menilai Susilo dan Jusuf Kalla tidak pernah peduli dengan persoalan rakyat yang sedang dilanda musibah banjir dan longsor di berbagai daerah. "SBY dan Kalla masih saja menindas rakyat dengan menaikan harga BBM, mengimpor beras, harga melambung tinggi, PHK besar-besaran, dan lainnya," kata elemen Garab.

Tuntutan lain yang disampaikan Garab yakni menolak kenaikan BBM yang dilakukan sejak 1 Oktober tahun lalu. Kemudian, menolak kenaikan TDL, minta dilakukan audit PLN, dan dilakukan nasionalisasi sumber daya alam.

Gelombang aksi unjuk rasa tidak sampai berbuat anarkis. Aksi mereka bubar setelah mengetahui Presiden SBY meninggalkan Gedung Merdeka.

Bentrok

Namun, aksi yang secara umum berlangsung tertib, sempat diwarnai bentrok antara demonstran dengan pihak keamanan. Aksi pemukulan pun terjadi. Menlu BEM Unpad, Suratno dan Oki dari Keluarga Mahasiswa (KM) ITB menerima pukulan di bagian wajah.

Akibatnya, tiga mahasiswa dari BEM Se-Bandung Raya dan dua pekerja dari SP-FKK PTDI digiring ke Polwiltabes Bandung. Tiga mahasiswa itu Suratno, Oki, dan Johan Khan. Sementara, dua pekerja SP-FKK PTDI yang tertangkap yaitu Beni dan Johanes Zul. Mobil milik SP-FKK PTDI pun, hingga berita ini diturunkan masih disita Polwiltabes Kota Bandung.

"Kami menyayangkan tindakan anarkis dan represif yang justru dilakukan oknum dari organisasi kepemudaan dan masyarakat. Aparat keamanan yang menyaksikan hal tersebut justru diam saja. Hal ini sangat mencederai Hari Pers Nasional 2006," ungkap Presiden BEM Unpad, Indra Kusumah.

Kapolwiltabes Bandung Kombes Pol. Drs. Edmon Ilyas mengatakan, beberapa pengunjuk rasa ditangkap karena melanggar UU unjuk rasa. "Mereka tidak memberitahu terlebih dahulu kepada pihak kepolisian kalau akan melakukan unjuk rasa hari ini," katanya.

Namun, pihak SP-FKK PT DI membantah keras hal tersebut. "Kami sudah memberitahu sebelumnya kepada polwiltabes, dan kami juga secara informal telah memberitahukan akan mengadakan unjuk rasa setiap SBY datang ke Kota Bandung ini," kata Ketua SP-FKK PT DI Arif Minardi.

Disebutkan, dalam aksinya, SP-FKK PT DI menuntut Presiden SBY untuk segera menyelesaikan pembayaran pensiunan mereka yang belum dibayarkan PT DI selama tiga tahun terakhir ini.

"Kami menuntut janji SBY yang mengatakan akan menyelesaikan permasalahan ini dalam 100 hari sekira setahun yang lalu di rumahnya, di Cikeas. Namun, hingga detik ini, SBY lebih banyak menerima masukan dari pihak PT DI dari pada kami. Itu membuktikan SBY tidak berpihak pada rakyat lemah. Harusnya, SBY juga menerima masukan dari kami, pihak pekerja PT DI yang tertindas," kata Arif. (A-134/A-154)***