Tuesday, January 24, 2006

Unpad Pastikan Bulan Depan Jadi BHPMN

Berita Harian Pikiran Rakyat pada tanggal 4 Januari 2006


BANDUNG, (PR),-
Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung bulan Februari akan menjadi perguruan tinggi (PT) berstatus BHPMN (Badan Hukum Pendidikan Milik Negara). Namun, perubahan status itu tidak akan menimbulkan masalah baru di universitas, seperti kenaikan sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP).

Rektor Unpad, Prof. H.A. Himendra Wargahadibrata mengungkapkan hal itu pada acara pelantikan dekan di lingkungan Unpad, di Aula Grha Sanusi Hardjadinata, Jln. Dipati Ukur, Bandung, Selasa (3/1).

Sebelumnya, Unpad sempat menolak putusan pemerintah agar menjadi perguruan tinggi berstatus badan hukum milik negara yang kelima setelah Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Unpad juga tengah menunggu pengesahan RUU BHPMN.

Meski begitu, Unpad akhirnya memastikan menjadi BHPMN mulai bulan depan. Untuk mempersiapkan diri, Unpad membuat tim untuk mengkaji aspek hukumnya. Unpad juga mempelajari dan melakukan studi banding pada perguruan tinggi lain yang telah berubah status.

SPP tidak naik

Perubahan status Unpad menjadi BHPMN tidak lantas membuat SPP di Unpad naik. "Konsep BHPMN itu sendiri terkait dengan otonomi PTN, supaya dapat berperan sebagai kekuatan moral. Otonomi PTN adalah bagian dari reformasi pendidikan tinggi," katanya.

Tim BPHMN Unpad juga telah memberi solusi masalah dana operasional pendidikan, sehingga tidak akan memberatkan orang tua mahasiswa. “Kami sudah membagi 6 kelompok mahasiswa, “ kata Himendra.

Ada mahasiswa yang dibebaskan dari biaya sama sekali, ada yang SPP-nya dikurangi. Ada juga yang membayar SPP diangsur 2 sampai 3 kali, dan membayar sangat murah hingga Rp 1,2 juta dari Rp 2,4 juta. Sedangkan untuk mahasiswa kerja sama membayar SPP sesuai standar internasional, rata-rata tiap mahasiswa Rp 7 juta per tahun.

Selain itu, sebagai gantinya, Unpad akan melakukan kerja sama dengan sejumlah institusi. Tahun 2005, 54% pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Unpad diperoleh dari kerja sama dengan sejumlah pihak. (A-153)

1 comment:

Oskar said...

Kalau menurut saya, justru akan sangat berbahaya bila Unpad melanggengkan jalannya menjadi BHPMN tanpa adanya mekanisme audit yang jelas.

Buktinya, tahun lalu (eh atau 2 tahun lalu ya?) ketika diminta membuka laporan keuangannya, Unpad menolak dengan alasan yang sangat konyol