http://www.detik.com/ ,Jakarta - DPR didesak segera menggelar rapat paripurna luar biasa menyikapi kenaikan harga BBM. Jangan sampai rakyat mengajukan pilihan: BBM turun atau SBY turun.Demikian disampaikan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Bandung Raya saat menemui pimpinan dan anggota Komisi VII DPR di Gedung DPR/MPR jalan Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2005).
"Kami berharap DPR benar-benar mewakili masyarakat. Lakukan langkah konkrit, jangan hanya menolak kenaikan BBM. Kalau perlu lakukan langkah politik menuju memorandum," kata Presiden BEM Universitas Padjajaran Indra Kusuma saat menemui Komisi VII DPR.
Para mahasiswa berasal dari beberapa universitas seperti ITB, Universitas Padjajaran, STT Tekstil, dan STT Telkom. Mereka mendesak segera dilakukan langkat konkrit menyikapi kenaikan harga BBM.
"Jangan sampai peristiwa seperti tahun 1998 terjadi lagi dan masyarakat sampai mengajukan pilihan BBM turun atau SBY turun," tukas Indra.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR asal FPDIP Sonny Keraf mengatakan akan meninjau peraturan perundangan terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM."Kita akan kembali ke UU nomor 36 tahun 2004 tentang APBN 2005, dan melihat apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tadi malam sudah termasuk pelanggaran terhadap UU tersebut atau tidak," ujarnya.
Selain itu, lanjut Keraf, terkait fungsi bujeter DPR, pemerintah harus duduk bersama dengan DPR untuk membicarakan alokasi anggaran yang sejauh ini belum pernah dilakukan secara tuntas.
Duduk Lesehan
Sebelumnya BEM se-Bandung Raya menemui Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif. Uniknya, pertemuan dilakukan sambil duduk lesehan di lantai lobi Nusantara III DPR."Tidak ada tempat lain karena ruangan lainnya sedang digunakan. Saya minta maaf yah karena menerima kalian di sini," kata Zaenal.
Kepada Zaenal, mahasiswa mendesak agar DPR segera menggelar rapat paripurna luar biasa untuk menyikapi kenaikan harga BBM.
"Harus diperjelas latar belakang pemerintah mengeluarkan kebijakan itu dan sikap DPR yang sesungguhnya. Karena di daerah, informasi banyak yang disembunyikan dan didistorsi, seolah-olah kenaikan BBM sesuatu yang tepat," kata Presiden Keluarga Mahasiswa ITB Anas Hanafiah.
Indra menambahkan, pihaknya akan melihat keseriusan DPR apakah akan menggelar rapat paripurna luar biasa atau tidak.Menanggapi hal itu, Zaenal mengatakan, saat ini sedang dilakukan pendekatan dan lobi antara fraksi-fraksi agar rapat paripurna bisa segera digelar. "Namun sekarang masih terjadi tarik menarik," ujarnya. (sss)
1 comment:
Jalaludin Rahmat pernah manganalisis bahwa 100 juta rakyat Indonesia yang terjebak dalam garis lingkar kemiskinan disebabkan state of our economy (keadaan ekonomi) kita, bukan lagi masalah individu, ex: kurang skill. Astaghfirullah, hampir setengah jumlah rakyat Indonesia, lantas ada kebijakan pemerintah menaikan BBM? Sepertinya beberapa saat lagi pemerintah akan kerepotan sendiri menyaksikan rakyat mengalami problem individu-problem sosial-tindakan sosial. Mengapa pemerintah tidak mulai membenahi "wakil rakyat" yang hanya memperkaya diri&keluarganya, bukannya menimpakan masalah ekonomi ini kepada pihak paling rendah (rakyat)?
Mengapa kesalahan tidak pernah terletak pada singa?
Post a Comment